Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly
Found 7384 from your keywords:
Subject : "en"You currently on page 82 of 739 page(s)
Query took 0.6552 second(s) to complete
URGENSI PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ZONA TAMBAHAN MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 (PASAL 33) TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG BEA CUKAI./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SERBIA (STUDI KASUS MARIA PAULINE LUMOWA)./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAJU MANIK SUKU DAYAK TAMAN SEBAGAI PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI KONVENSI UNESCO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA TAHUN 2015./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) DALAM PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANATAN BARAT)./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
ANALISIS PENGARUH INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM ASEAN-KOREA INVESTMENT AGREEMENT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DALAM PENGADILAN NASIONAL INDONESIA./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR PESAWAT TERBANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS SUBSIDI 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
TANGGUNG JAWAB PT PLN (PERSERO) DALAM MEMENUHI STANDAR MUTU PELAYANAN KONSUMEN DI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PONTIANAK./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum
TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA PEMBERIAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT (KPR) BERSUBSIDI DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PONTIANAK)./
Collection Location : Perpustakaan Fakultas Hukum