PENERAPAN PASAL 10 PERATURAN BUPATI NATUNA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2020, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA./

45151 498 10 PENERAPAN PASAL 10 PERATURAN BUPATI NATUNA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2020, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA./ HAMDANI Translator RAMA PRASTYA,-- Primary Author mixed material EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020, TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA)./ Kamarullah Translator SELAMAT SANTOSONIM,-- Primary Author mixed material PELAKSANAAN PASAL 46 PERATURAN DARAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU./ Haryadi Translator KORNELIUS KEVIN,-- Primary Author mixed material Peluang budidaya tanaman padi Jamilah Primary Author mixed material 9786024533182 Ilmu penyakit ternak II SUBRONTO Primary Author mixed material 9794206636 Metode penelitian Moh. Nazir Primary Author mixed material 9794501735 Potensi dan pengembangan hutan lindung ayamaru H.M. Sumaryono Primary Author Rusdi Angrianto Additional Author Hanz F.Z. Peday Additional Author Yohanez Y. Rahawarin Additional Author mixed material 6024017163 KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA./ Rommy Patra Translator ROMAN Primary Author mixed material KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945./ Rommy Patra Translator RICKY Primary Author mixed material PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN DANA BOS PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 8 HURUF B PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK./ Kamarullah Translator MA’RUF ALFIQRI,-- Primary Author mixed material