PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA)./

45151 480 10 PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA)./ Haryadi Translator RIZKY LARASITA,-- Primary Author mixed material PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETENTUAN PASAL 24 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUAPTEN SANGGAU)./ Nafsiatun Translator ANDRI SURYA BEPAGE,-- Primary Author mixed material IMPLEMENTASIPASAL 15 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PERAWATAN TAHANAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA./ Edy Suasono Translator HARTATO CIPTA JAYA,-- Primary Author mixed material PELAKSANAAN PENEMPATAN PASUKAN SATUAN BRIGADE MOBIL BERDASARKAN PASAL 46 AYAT (3) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI PADA SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT)./ Rommy Patra Translator PHETRUS,-- Primary Author mixed material PERAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 54 AYAT 2 HURUF B (STUDI KASUS DESA PENGKADAN BARU KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG)./ Haryadi Translator SUPARYO,-- Primary Author mixed material PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUAPTEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGOLAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI PADA PASAR TRADISIONAL DARA ITAM NGABANG)./ Priyo Saptomo Translator ASTRIE,-- Primary Author mixed material PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA./ Edy Suasono Translator SY. ARIFIN HABIBI,-- Primary Author mixed material EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA BANTUAN HUKUM LITIGASI./ M. Syafe’i Translator ARYANTA AJI SALIRO,-- Primary Author mixed material PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 15 TAHUN 2019 (STUDI DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR)./ Nafsiatun Translator AISYAH HUMAIRAH,-- Primary Author mixed material EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (1) HURUF MM PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM./ Nafsiatun Translator RANI APRILIASARI IRENNAWATI,-- Primary Author mixed material